Rumored Buzz on sistem coretax
Rumored Buzz on sistem coretax
Blog Article
Sejak diluncurkan, aplikasi Coretax memang belum berjalan sempurna dan terus diperbarui oleh DJP agar bisa melayani semua wajib pajak.
Ketika terjadi kegagalan sistem validasi wajah dan tanda tangan electronic, pengiriman token, atau tidak bisa diterbitkannya faktur pajak dan selainnya, maka Kementerian Keuangan perlu segera menerapkan sistem manual dan menjalankan sistem hotline
sehingga dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakan badan secara penuh, termasuk mengelola seluruh fitur dalam Coretax dan menandatangani dokumen.
Meminimalisir kesalahan pencatatan laporan pajak, sehingga tidak perlu khawatir adanya ketidaksesuaian laporan pajak.
Namun dalam implementasinya, fitur coretax memang masih memerlukan pengembangan bertahap dan berkala.
ini mengubah proses pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan dan manajemen knowledge maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi serba digital dan terintegrasi.
merupakan aplikasi panduan interaktif yang dapat dipakai wajib pajak untuk mengenali fitur-fitur yang akan tersedia pada aplikasi coretax.
Notifikasi berupa tautan, nama pengguna, dan kata sandi untuk mengakses simulator akan dikirim paling lama tiga hari kerja.
Fitur-fitur coretax ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam manajemen pajak karena semua transaksi dapat terdokumentasi dengan baik melalui fitur taxpayer ledger.
Dalam rangka melakukan edukasi terkait coretax, DJP tidak hanya menyediakan simulator. Sebelumnya DJP telah mengadakan edukasi secara langsung dengan metode
Dengan demikian, Suryo menegaskan bahwa solusi yang terus dilakukan DJP untuk mengatasi kendala penggunaan Main tax adalah mengoptimalkan kapasitas sistem, menyempurnakan mekanisme pengelolaan perubahan akses, dan pelebaran bandwidth.
, sekaligus memotong pajak dan melaporkan SPT tanpa click here perlu menyewa jasa konsultan pajak. Selain fiturnya yang kuat, program for a service
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk membantu prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Transparansi dari akun wajib pajak pun diharapkan akan semakin meningkat karena Wajib Pajak bisa langsung melihat secara utuh seluruh informasi perpajakan mereka.